JURNALISTIK

Hard News : SOLO, KOMPAS.com - Presiden terpilih Joko Widodo menjanjikan akan mengumumkan formasi kabinet pemerintahannya pada pertengan September 2014. Saat ini, siapa orang-orangnya masih dalam pembahasan.

"Nanti tanggal 15 atau pertengahan September akan saya sampaikan. Ini belum waktunya," katanya saat berkunjung ke kampung Cinderejo Lor, Gilingan, Solo, Sabtu (13/9/2014).

Jokowi memastikan bahwa orang-orang yang akan membantunya memerintah Indonesia berasal dari profesional. Setiap malam, kata dia, terus dibahas dengan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla.

Jokowi menolak untuk membocorkan apakah dalam kabinetnya akan ada posisi wakil menteri.

Jokowi-JK sebelumnya meminta kepada Tim Transisi Jokowi-JK untuk mendalami opsi format 34 menteri. Dalam format tersebut terdapat 19 kementerian akan dipertahankan dan ada enam kementrian hasil dari penggabungan.

Soft News : JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono meminta Partai Golkar mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat terkait rancangan undang-undang (RUU) pemilihan kepala daerah di DPR.

Dia meminta Golkar melihat apakah rakyat menginginkan pilkada secara langsung atau melalui DPRD.

"Kosgoro menyerahkan ke DPP Partai Golkar untuk memilih yang terbaik, dengan turut mempetimbangkan dan memperhatikan sungguh sungguh aspirasi dan saran yang berkembang dalam masyarakat," kata Agung saat berpidato dalam Musyawarah Pimpinan Nasional I Kosgoro 2014, di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (13/9/2014) sore.

Kendati demikian, Agung tidak menyebutkan pilihan apa yang menurut dia sedang berkembang dalam masyarakat saat ini. Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini hanya mengatakan, seharusnya pilkada dijalankan dengan mempertimbangkan sila ke-4 Pancasila dan Pasal 18 UUD 1945.

"Itu bunyinya Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis," ucap Agung.

"Kalau ada kelemahan itu sesuatu yang sudah pernah terjadi dan merupakan fakta sosial dan politik. Setiap sistem punya keunggulan dan kelemahan masing masing," ujar Agung.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu poin di RUU tersebut yang mendapat sorotan.

Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini semua parpol dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Para bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menolak tegas pilkada oleh DPRD.

Opini : KOMPAS.com - Pembelajaran abad 21 jangan sampai mengabaikan guru. Khususnya, untuk pengayaan informasi pada proses belajar mengajar. Pembelajaran abad 21, sebagaimana catatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi standard dunia. "Salah satunya adalah teknologi informasi," kata Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Sulistiyo, dua hari silam.

Menurut Sulistiyo, untuk mendapatkan berbagai pengetahuan melalui teknologi informasi, guru mesti memunyai akses pada teknologi terbaru. Pertimbangan inilah yang menjadi landasan kerja sama pihaknya dengan Spektra dan Intel.

Dalam kerja sama itu, para guru yang menjadi anggota PGRI akan masuk dalam Program Piranti Edukasi untuk Guru (Pirandu). Spektra sebagai pihak yang memberikan program pembiayaan sementara Intel bersama mitranya yakni Acer, Asus, Lenovo, dan SpeedUp akan berperan pada penyediaan piranti keras dan lunak.

Dalam kesempatan itu, hadir pula Presiden Direktur PT Astra Multi Finance (Spektra) Darwan Tirtayasa dan Marketing Direktur Intel Indonesia Corporation Hermawan Sutanto.

Lebih lanjut, Sulistiyo menambahkan sekitar 90 persen atau 3 juta anggota PGRI adalah guru kelas-12 (K-12). Para guru untuk kaetgori ini memerlukan pengembangan profesionalisme melalui penguasaan dasar kemampuan dan pengetahuan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK). "Kami berharap Pirandu meningkatkan profesionalisme para guru,"kata Sulistiyo.

Untuk jangka selanjutnya, menurut Hermawan Sutanto, pihaknya akan menghelat seminar dan workshop pada 61 kota di Indonesia. Topik acara adalah Intel Teacher Professional Development. Target acara adalah para guru K-12

Fakta : PROBOLINGGO, KOMPAS.com – Kenaikan tabung gas elpiji 12 kg membuat pengusaha UKM dan PKL kelabakan. Sebab, kenaikan itu akan mempengaruhi harga produk yang mereka jual. Sebab, para konsumen kebanyakan masih pikir-pikir untuk membeli barang yang harganya mengalami kenaikan.

Salah satu pengusaha yang terpengaruh dengan kenaikan itu adalah Abdul Qodir, pembuat tempe di Kelurahan Pilang, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Menurut dia, kenaikan elpiji itu membuatnya memutar otak untuk memasang strategi penjualannya.

Menaikkan harga tempe jelas berisiko, sementara mengurangi ukuran tempe juga berisiko. Untuk memproduksi tempe, dirinya mengaku menggunakan bahan bakar tabung gas elpiji. Namun, untuk mengimbangi adanya kenaikan harga tersebut, kini ia beralih menggunakan bahan bakar dari kayu.

“Kita beralih bahan bakar produksi itu untuk mengimbangi biaya pengeluaran. Kalau menggunakan elpiji yang 12 kg, jangankan impas, kita saja sudah pasti rugi. Dengan mengggunakan kayu bakar, biaya produksi bisa ditekan,” katanya, Sabtu (13/9/2014).

Jika tidak beralih bahan bakar, imbuh dia, akan berpengaruh terhadap harga tempe di pasaran. Sementara, dengan menaikkan harga tempe di pasaran, ia masih berpikir dulu. Karena nanti akan berimbas terhadap pelanggan.

Sedangkan PKL penjual nasi goreng di sekitar alun-alun Kota Probolinggo bernama Badri, terpaksa mengganti elpiji 12 kg menjadi elpiji 3 kg. Kalau terus menggunakan elpiji 12 kg, pelanggannya bisa kabur. Elpiji ukuran 3 kg membuatnya bisa menjual nasi goreng dengan harga tetap, Rp 7.000 per porsi.

Tak hanya pengusaha tempe dan PKL, ibu-ibu rumah tangga yang menggunakan elpiji 12 kg kini ramai-ramai menggunakan elpiji 3 kg. Salah satu pemilik toko di Jl Cempaka Kelurahan Sukabumi, Farid, sepekan terakhir banyak warga yang mencari gas elpiji 3 kg.

“Konsumen yang beralih ke elpiji 3 kg itu, karena mereka menggap kenaikan harga tersebut terlalu mahal. Sehingga, langkah alternatif menghadapi kenaikan tersebut dengan cara beralih elpiji yang lebih kecil. Saya sering kehabisan stok elpiji 3 kg,” jelasnya